Publikasi

PNM Siap Sukseskan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

04 May 2017 477 views

Dalam memperkuat perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan baru yaitu Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Argaria yang bertempat di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Harapannya kebijakan ini mampu mendorong perekonomian yang berlandaskan demokrasi dan ekonomi pasar yang adil.

Menurut Beliau, tiga pilar utama dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi ialah, lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam ketiga pilar tersebut, masing-masing memiliki sepuluh bidang yang dinilai sebagai sumber ketimpangan perekonomian di masyarakat. Sehingga pilar ini diharapkan membantu langsung perekonomian masyarakat.

 

Perihal permasalahan pemerintahan Jokowi menargetkan penyelesaian terhadap sistem pajak, manufaktur, dan informasi teknologi. Selain itu perkembangan pasar ritel, pasar tradisional, pembiayaan oleh dana pemerintah, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja.

Pada waktu yang sama, Presiden Joko Widodo menyerahkan sejumlah sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat kota/kabupaten di Jawa Tengah sejumlah 10.055 sertifikat. Tentu saja Presiden akan meningkatkan jumlah sertifikat dua hingga tiga kali lipat dari tahap saat ini.

Selain usaha pemerintah pusat, pihak PT Permodalan Nasilan Madani (PNM) turut andil dalam membantu mensukseskan Kebijakan Pemerintah Ekonomi. Direktur Utama PNM, Parman Nataatmadja pun menegaskan bahwa pihaknya membantu dalam hal kesempatan serta kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, PNM sudah menjalankan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia; pelatihan, pembinaan, hingga pendampingan bagi mereka yang ingin memiliki usaha sendiri. Program ini pun sudah menghasilkan para pengusaha yang mampu bersaing di pasar.

Dalam acara tersebut terdapat penandatangan MoU dihadapan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk dukungan konkret PNM terhadap pemerintah dalam memberikan data, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Presiden Joko Widodo pun berpesan agar pemerataan ekonomi melalui lahan harus berfokus kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan. Diharapkan kebijakan tersebut memberikan tanggung jawab yang tidak memiliki lahan untuk menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan

Parman Nataatmadja pun menjelaskan bahwa dalam mendukung pemberian sertifikat yang dilakukan pemerintah. Mendukung pemberian modal bermodalkan sertifikat sebagai jaminan, PNM siap untuk membantu memberi modal kepada pihak ibu-ibu miskin tanpa jaminan apa pun dengan sistem tanggung renteng.

___


Sumber