Publikasi

Pembiayaan KUMKM Perlu di Benahi

05 May 2017 404 views

Pernyataan pembenahan dalam pembiayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) tercetus oleh Kemas Danial selaku Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM dalam acara Focus Group Discusssion (FGD) yang bertemakan “Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM” di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jakarta pada hari Selasa (25/4). Kemas Danial mengusulkan untuk pemerintah membenahi sistem pembiayaan pada sector Koperasi dan UMKM, sebab dilihat pembiayaan KUMKM yang selama ini dilakukan tidak efektif sebab tumpang tindih kewenangan. Kewenangan yang dimaksud ialah duplikasi pemberian wewenang dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPBD) maupun perwakilan dari perusahaan BUMN.

Menurut Kemas Danial, salah satu cara pembenahan sistem pembiayaan adalah membentuk satu badan khusus yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga yang memiliki kesamaan yaitu menangani masalah pembiayaan KUMKM. Contohnya, seperti menggabungkan lembaga PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan LPDB dalam satu naungan badan. Badan ini akan diberi nama Badan Pembiayaan Mikro Indonesia, dimana badan ini berada dalam naungan Presiden Joko Widodo. Kemas menyatakan, harapan pembenahan ini mampu menjadikan lembaga atau perusahaan sejenis dalam naungan Presiden Joko Widodo mampu menyamakan gagasan, mengontrol, serta mengefisiensikan pembiayaan.

Kemas mengungkapkan juga bahwa usulan ini sudah lama disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, namun saat in belum ada respon. Menurutnya, jika LPDB tidak berbentuk badan khusus, LPDB tidak dapat bergerak cepat karena terkendala tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat untuk pembiayaan UMKM. Meskipun begitu, sejak 2016 pihak telah membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tahun ini satgas ditargetkan akan terbentuk di tiga kota yaitu Medan, Bali, dan Samarinda.

Hal ini terjadi disebabkan oleh peraturan pemerintah UU 39/2008 tentang Kementerian Negara,, Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam kementerian yang mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sehingga tidak memiliki kantor wilayah di daerah. Sehingga LPDB sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di daerah.

LPBD sendiri berada di bawah naungan tiga kementrian, mencapai tiga kementrian dimana terdapat pihak yang mempersiapkan keuangan, sumber daya manusia serta pengawasannya, dan pihak yang membuat organisasinya. Mungkin terlihat LPDB memberikan dana kecil namun untuk masyarakat dengan jumlah besar. Sebab sasaran dari LPDB adalah untuk memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, LPDB diakui sangat dibutuhkan keberadaannya untuk pengembngan KUMKM di tanah air. Sehingga usulan mengenai pembenahan pembiayaan pun disambut positif oleh anggotaKEIN, Hendri Saparini untuk dipertimbangkan dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

___

Disadur dari Sumber

Foto milik beritasatu.co.id