Menimbang

:

a.     bahwa           berdasarkan           Keputusan           Dewan           Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor SK-003/PNM- KOM/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 jo Nomor SK-006/PNM- KOM/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 telah ditetapkan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani;

b.     bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kembali Sdri. Veronica Colondam sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani, adanya pergantian Kepala Divisi yang membawahi SDM PT Permodalan Nasional Madani serta mempertimbangkan pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan khususnya ketentuan mengenai Ketua Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali susunan keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani;

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

6.Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-05/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, SK-304/MBU/9/2020 tanggal 23 September 2020, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-101/MBU/04/2022, Nomor:  009-DIR/HCB/04/2022,  Nomor:  SK-119/MBU/06/2023,

Nomor: 0608-DIR/HCB/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;

7. Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani;

8. Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor: SK-006/PNM-KOM/XI/21 tanggal 1 November 2021 Tentang Pedoman dan Tata Tertib (Board Charter) Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

PERTAMA

:

Memberhentikan dengan hormat Kepala Divisi SDM (ex-officio) sebagai Sekretaris Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor SK-003/PNM-KOM/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

:

Mengalihkan penugasan Sdr. Arif Rahman Hakim yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-002/PNM-KOM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 semula sebagai Ketua menjadi Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris dimaksud.

KETIGA

:

Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota-Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani:

1. Sdri. Veronica Colondam sebagai Ketua;

2. Kepala Divisi HCS (ex-officio).

KEEMPAT

:

Dengan ditetapkannya pengalihan penugasan dan pengangkatan Anggota- Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA, maka susunan keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani menjadi sebagai berikut:

a.

Ketua

: Sdr. Veronica Colondam (Komisaris Independen)

b.

Sekretaris

: Kepala Divisi HCS (ex-officio)

c.

Anggota

: Sdr. Arif Rahman Hakim (Komisaris Utama)

d.

Anggota

: Sdr. Parman Nataatmadja (Komisaris)

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional  Madani  Nomor  SK-008/PNM-KOM/III/2024  tanggal

22 Maret 2024 jo. Nomor SK-003/PNM-KOM/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani, telah  ditetapkan  Komite  Pemantau  Manajemen  Risiko PT Permodalan Nasional Madani;

b.

bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 24 Maret 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Notaris Fathiah Helmi SH Nomor 22/PT-GP/Ket/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, telah ditetapkan pengangkatan Sdr. Parman Nataatmadja sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani dan sekaligus mengangkat penggantinya;

c.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat  Indonesia  Tbk  selaku  Para  Pemegang  Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-195/MBU/07/2025 dan 2266-DIR/HBS/07/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ariesta Krisnawan sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani dan sekaligus mengangkat penggantinya;

d.

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, maka perlu melakukan perubahan nomenklatur jabatan Komite Pemantau Manajemen Risiko;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Pemantau Risiko PT Permodalan Nasional Madani;

Mengingat

:

1.        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2.        Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.        Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

4.        Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);

5.        Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

6.        Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

7.        Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

8.        Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-195/MBU/07/2025 dan 2266-DIR/HBS/07/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;

9.        Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani;

10.     Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Permodalan Nasional Madani;

11.     Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-001/PNM-KOM/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (BOC Charter);

12.     Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-016/PNM-KOM/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko;

1.

Sdr. Ariesta Krisnawan

-sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko;

2.

Sdr. Parman Nataatmadja

- sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko;

Semula

Menjadi

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko

1.

Sdr. Dradjad Hari Wibowo

-     sebagai anggota  Komite Pemantau Risiko;

2.

Sdr. Anas Puji Istanto

-     sebagai anggota Komite Pemantau Risiko;

a.

Ketua

:

Veronica     Colondam    (Komisaris     Independen PT PNM)

b.

Anggota

:

Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen PT PNM

c.

Anggota

:

Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris PT PNM)

d.

Anggota

:

Anas Puji Istanto (Komisaris PT PNM)

e.

Anggota

:

Meidyah Indreswari (Non Komisaris)

f.

Anggota

:

Bintoro Nurcahyo (Non Komisaris)

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-004/PNM-KOM/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. SK-014/PNM-KOM/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani, telah ditetapkan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani;

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat  Indonesia  Tbk  selaku  Para  Pemegang  Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-195/MBU/07/2025 dan 2266-DIR/HBS/07/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Ariesta Krisnawan sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani dan sekaligus mengangkat penggantinya;

c.

bahwa dalam rangka penataan organ Dewan Komisaris dan penguatan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris, maka perlu memberhentikan Sdri. Meidyah Indreswari sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani dan sekaligus mengangkat penggantinya;

d.

bahwa untuk memastikan keselarasan dengan Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-055/PNM-DIR/VII/25 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) khususnya dalam penerapan prinsip syariah, maka perlu ditegaskan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani;

Mengingat

:

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

4.       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

5.       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);

6.       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

7.       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

8.       Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

9.       Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

10.    Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-195/MBU/07/2025 dan 2266-DIR/HBS/07/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;

11.    Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani;

12.    Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Permodalan Nasional Madani;

13.    Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-001/PNM-KOM/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (BOC Charter);

14.    Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-008a/PNM-KOM/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;

15.    Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-014/PNM-KOM/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani;

16.    Keputusan Direksi PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK- 055/PNM-DIR/VII/25 tanggal 21 Juli 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance);

1.  Keputusan.../2

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI.

KESATU

:

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah  ini  sebagai  anggota  Komite  Tata  Kelola  Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani:

1.     Sdr. Arif Rahman Hakim    -      sebagai Anggota Komite Tata

Kelola Terintegrasi;

 2.      Sdr. Ariesta Krisnawan      -      sebagai Anggota Komite Tata

Kelola Terintegrasi;

 3.      Sdr. Bagus Rumbogo         -    

(Komisaris Independen

PT PNM IM)                            sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;

serta memberhentikan dengan hormat Sdri. Meidyah Indreswari sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani;

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

KEDUA

:

Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani:

1.   Sdr. Dradjad Hari Wibowo sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

2.   Sdr. Anas Puji Istanto sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;

3.   Sdr. Dede Ariesta Andra (Komisaris Independen PT PNM IM) sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;

4.  Sdr. Sunarsip sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya pemberhentian dan pengangkatan anggota- anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA, maka susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani menjadi sebagai berikut:

a.     Ketua    : Nurhaida (Komisaris Independen PT PNM)

b.     Anggota  : Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen PT PNM)

c.     Anggota   : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris PT PNM)

d.     Anggota : Anas Puji Istanto (Komisaris PT PNM)

e.     Anggota : Harry Z. Soeratin (Non Komisaris PT PNM)

f.      Anggota : Sunarsip (Non Komisaris PT PNM)

g.     Anggota (Syariah) : Didin Hafidhuddin (Ketua Dewan Pengawas Syariah PT PNM)

h.     Anggota : Didik Krisdiyanto (Komisaris Independen PT PNM VC)

i.       Anggota : Dede Ariesta Andra (Komisaris Independen PT PNM IM)

KEEMPAT

:

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani:

1.     Mengacu pada hasil rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara bulanan, sebagai bahan utama dalam penyusunan laporan pengawasan risiko yang bersifat tematik dan komprehensif;

2.     Mengintegrasikan hasil telaah Komite Audit terkait laporan keuangan, pengendalian internal, efektivitas SPI, serta tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal, untuk memastikan kepatuhan dan integritas laporan keuangan;

3.     Menjadikan hasil rapat Komite Pemantau Risiko dan telaah Komite Audit sebagai input wajib dalam agenda rapat semesteran Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai bahan pengawasan dan rekomendasi strategis;

4.     Dalam rangka menjaga independensi dan objektivitas, Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Audit dapat diundang secara ex- officio dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk menyampaikan ringkasan hasil rapat masing-masing komite.

KELIMA

:

Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH 

:

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.