

Rapat Umum Pemegang Saham & Dewan Komite
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang memegang segala kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS memiliki kewenangan antara lain:
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam mengelola Perseroan.
- Melakukan pengubahan atas Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui atau menolak berbagai usulan terkait dengan aksi korporasi dan kebijakan strategis yang akan dilakukan manajemen.
RUPS dilaksanakan secara rutin satu kali dalam setahun (RUPS Tahunan). Sewaktu-waktu apabila dibutuhkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dapat dilaksanakan.
Dewan Komisaris
SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI NOMOR SK-017/PNM-KOM/X/26
TENTANG
PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAAN KEANGGOTAAN KOMITE DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN
NASIONAL MADANI (PERSERO)
Menimbang :
- A. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero), telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- B. bahwa sesuai Surat Sekretaris Utama Badan Pengaturan BUMN Nomor SR-219/S.BP/09/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Usulan Penataan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero), diusulkan penataan organ Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui penggantian penugasan Sdr. Arief Maulana dan diusulkan pengangkatan Sdr. Afandy Azhar sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
- C. bahwa sesuai Surat Pengunduran Diri tanggal 8 Oktober 2026, Sdri. Meidyah Indreswari mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- D. bahwa untuk menyesuaikan susunan keanggotaan keempat komite tersebut dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero), perlu dilakukan pemberhentian, pengangkatan, dan perubahan susunan keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero); dan
- E. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/PNM-KOM/I/26 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (BOC Charter);
- Piagam Komite Audit, Piagam Komite Pemantau Risiko, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO).
KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini:
- Sdr. Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Audit, dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Sdr. Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris) sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Sdr. Marsudi Syuhud (Komisaris Independen) sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Sdri. Meidyah Indreswari sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Sdr. Arief Maulana sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama menjalankan tugas.
KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini:
1. Sdri. Ardhya Pratiwi Setiowati (Komisaris) sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
2. Sdr. Afandy Azhar sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
KETIGA : Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini:
1. Sdr. Marsudi Syuhud (Komisaris Independen) yang semula sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
2. Sdr. Sunarsip yang semula sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya pemberhentian, pengangkatan, dan pengalihan penugasan nama-nama sebagaimana Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, maka:
1. Susunan keanggotaan Komite Audit Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menjadi sebagai berikut:
a. Sdri. Nurhaida : Ketua
b. Sdr. Marsudi Syuhud : Anggota
c. Sdri. Slamet Rahayu : Anggota
d. Sdr. Afandy Azhar : Anggota (merangkap Sekretaris)
2. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menjadi sebagai berikut:
a. Sdr. Marsudi Syuhud : Ketua
b. Sdr. Iwan Taufiq Purwanto : Anggota
c. Sdri. Ardhya Pratiwi Setiowati : Anggota
d. Sdr. Temmy Satya : Anggota
e. Sdr. Bintoro Nurcahyo : Anggota
f. Sdr. Sunarsip : Anggota (merangkap Sekretaris)
3. Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menjadi sebagai berikut:
a. Sdri. Nurhaida : Ketua
b. Sdr. Temmy Satya Permana : Anggota
c. Sdr. Iwan Taufiq Purwanto : Anggota
d. Sdr. Harry Z. Soeratin: Anggota (merangkap Sekretaris)
e. Sdr. Didin Hafidhuddin : Anggota (Syariah)
f. Sdr. Didik Krisdiyanto : Anggota
g. Sdri. Athea Sarastiani : Anggota
KELIMA : Tugas dan kewajiban Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero), sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
KEENAM : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh dari pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan serta menggunakannya hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
KETUJUH : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka:
1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-008/PNM-KOM/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pengangkatan Kembali Anggota-Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani;
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-008/PNM-KOM/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-010/PNM-KOM/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDELAPAN : Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, dapat diatur lebih lanjut tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Surat Keputusan ini.
KESEMBILAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Komite Audit
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
NOMOR: SK-008/PNM-KOM/VIII/2025 TENTANG
PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA-ANGGOTA KOMITE AUDIT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DEWAN KOMISARIS
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-013/PNM-KOM/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, telah ditetapkan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani;
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-195/MBU/07/2025 dan 2266-DIR/HBS/07/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ariesta Krisnawan sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani dan sekaligus mengangkat penggantinya;
- bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Sdr. Edy Karim sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani yang telah diperpanjang masa jabatannya untuk Periode Kedua berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-009/PNM-KOM/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani dan sekaligus mengangkat penggantinya;
- bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Sdr. Arief Maulana sebagai Anggota dan Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-007/PNM-KOM/IX/2022 tanggal 30 September 2022, serta memperhatikan kinerja dan perilaku Arief Maulana selama yang bersangkutan menjabat sebagai Anggota dan Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, maka perlu mengangkat kembali Sdr. Arief Maulana sebagai Anggota dan Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani untuk Periode Kedua;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pengangkatan Kembali Anggota-Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani;
Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-195/MBU/07/2025 dan 2266-DIR/HBS/07/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;
- Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani;
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Permodalan Nasional Madani;
- Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-001/PNM-KOM/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (BOC Charter);
- Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-002/PNM-KOM/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Piagam Komite Audit;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA-ANGGOTA KOMITE AUDIT PT PERMODALAN NASIONAL MADANI.
KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ariesta Krisnawan sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani dan memberhentikan dengan hormat Sdr. Edy Karim sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani:
- Dradjad Hari Wibowo - sebagai Anggota Komite Audit;
- Slamet Rahayu - sebagai Anggota Komite Audit; KETIGA : Mengangkat kembali Sdr. Arief Maulana sebagai Anggota dan Sekretaris
Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, dengan masa jabatan adalah 2 (dua) tahun dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya pemberhentian, pengangkatan, dan pengangkatan kembali Anggota-Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA, maka susunan keanggotaan Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani menjadi sebagai berikut:
- Ketua : Nurhaida (Komisaris Independen PT PNM)
- Anggota : Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen PT PNM)
- Anggota : Slamet Rahayu (Non Komisaris)
- Anggota dan Sekretaris : Arief Maulana (Non Komisaris)
KELIMA : Tugas dan kewajiban Komite Audit ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-002/PNM-KOM/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Piagam Komite Audit.
KEENAM : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEDELAPAN : Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2025
Komite Nominasi dan Remunerasi
SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
NOMOR : SK-007/PNM-KOM/VI/26
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Menimbang :
- A. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani;
- B. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 8 Mei 2026 sebagaimana tertuang dalam Risalah RUPS Tahunan PT Permodalan Nasional Madani Nomor Ris-010/PNM-RISLN/V/26 tanggal 8 Mei 2026 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, telah ditetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani;
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/PNM-KOM/I/26 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (BOC Charter);
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-002/PNM-KOM/I/26 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI.
KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani:
- Sdri. Veronica Colondam (Komisaris Independen) : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
KEDUA : Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani:
- Sdr. Temmy Satya Permana (Komisaris) : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
KETIGA : Dengan ditetapkannya pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, maka susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani menjadi sebagai berikut:
- Ketua : Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
- Anggota : Ardhya Pratiwi Setiowati (Komisaris)
- Anggota : Temmy Satya Permana (Komisaris)
- Anggota (merangkap Sekretaris) : Kepala Divisi HCS (Ex-Officio, Non Komisaris)
KEEMPAT : Tugas dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
KELIMA : Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-007/PNM-KOM/VIII/2025 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH : Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, dapat diatur lebih lanjut tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Surat Keputusan ini.
KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2026
Komite Pemantau Manajemen Risiko
SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
NOMOR : SK-010/PNM-KOM/VII/26
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
Menimbang :
- A. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko Perusahaan, telah dibentuk Komite Pemantau Risiko;
- B. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Sdri. Meidyah Indreswari sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-007/PNM-KOM/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani, serta dengan memperhatikan kinerja, kompetensi, dan perilaku yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, maka dipandang perlu mengangkat kembali Sdri. Meidyah Indreswari sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.
Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani;
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-016/PNM-KOM/XII/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani;
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/PNM-KOM/I/26 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (BOC Charter).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
KESATU : Mengangkat kembali Sdri. Meidyah Indreswari sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko untuk Periode Kedua dengan masa jabatan 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEDUA : Dengan ditetapkannya pengangkatan kembali Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan menjadi sebagai berikut:
- Ketua : Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
- Anggota : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris)
- Anggota : Marsudi Syuhud (Komisaris Independen)
- Anggota : Temmy Satya Permana (Komisaris)
- Anggota : Meidyah Indreswari (Non Komisaris)
- Anggota (merangkap Sekretaris) : Bintoro Nurcahyo (Non Komisaris)
KETIGA : Tugas dan kewajiban Komite Pemantau Risiko ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.
KEEMPAT : Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh dari pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan serta menggunakannya hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-006/PNM-KOM/VI/26 tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEENAM : Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, dapat diatur lebih lanjut tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Surat Keputusan ini.
KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2026
Komite Tata Kelola Terintegrasi
SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
NOMOR : SK-008/PNM-KOM/VI/26
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
Menimbang :
- A. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap konsistensi penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan aspek keberlanjutan secara terintegrasi, telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani;
- B. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 8 Mei 2026 sebagaimana tertuang dalam Risalah RUPS Tahunan PT Permodalan Nasional Madani Nomor Ris-010/PNM-RISLN/V/26 tanggal 8 Mei 2026 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, telah ditetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;
- C. bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PNM Investment Management sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 01 tanggal 01 April 2026, telah ditetapkan pengangkatan anggota Komisaris PT PNM Investment Management;
- D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani;
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-008a/PNM-KOM/V/2024 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani;
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/PNM-KOM/I/26 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris (BOC Charter).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani:
- Sdr. Anas Puji Istanto (Komisaris) : Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Sdr. Dede Ariesta Andra (Komisaris Independen PT PNM IM) : Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani:
- Sdr. Marsudi Syuhud Permana (Komisaris Independen) : Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Sdri. Athea Sarastiani (Komisaris Independen PT PNM IM) : Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
KETIGA : Dengan ditetapkannya pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, maka susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani menjadi sebagai berikut:
- Ketua : Nurhaida (Komisaris Independen PT PNM)
- Anggota : Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen PT PNM)
- Anggota : Iwan Taufiq Purwanto (Komisaris PT PNM)
- Anggota : Marsudi Syuhud (Komisaris Independen PT PNM)
- Anggota : Harry Z. Soeratin (Non Komisaris)
- Anggota (merangkap Sekretaris) : Sunarsip (Non Komisaris)
- Anggota (Syariah) : Didin Hafidhuddin (Ketua Dewan Pengawas Syariah PT PNM)
- Anggota : Didik Krisdiyanto (Komisaris Independen PT PNM VC)
- Anggota : Athea Sarastiani (Komisaris Independen PT PNM IM)
KEEMPAT : Tugas dan kewajiban Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
KELIMA : Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-009/PNM-KOM/IX/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Permodalan Nasional Madani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH : Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, dapat diatur lebih lanjut tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Surat Keputusan ini.
KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2026
Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan berdasarkan nomenlaktur nomor SK-002/PNM-DPS/VII/25 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter memutuskan pengangkatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani.
Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani :
Ketua: Prof. Dr. KH. Didin Hafhiddudin, M.Sc
Anggota: Prof. Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec.
Tugas DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
Direksi
Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan. Susunan Dewan Direksi PNM sesuai dengan nomenlaktur SR-223/BP/05/2026, tanggal 8 Mei 2026.
Usulan Perubahan Pengurus PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Anak Usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1. Kindaris (Direktur Utama)
2. Sunar Basuki (Wakil Direktur Utama)
3. Lalu Dodot Patria Ary Suprianto (Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan)
4. Yusron Avivi (Direktur Digital dan Teknologi Informasi)
5. Henry Yunus Kamang Pangemanan (Direktur Bisnis dan Sumber Daya Manusia)
6. Sahat Pangabahan (Direktur Keuangan)








