Akad Wakalah: Definisi, Rukun, Syarat, & Contoh Penerapannya

Setiap transaksi dalam Islam berdiri di atas akad, yaitu kesepakatan yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak. Wakalah adalah salah satu akad tersebut, yaitu pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengerjakan urusan yang boleh diwakilkan menurut syariah.
Dalam pembiayaan syariah, akad wakalah dipakai ketika sebuah urusan perlu dikerjakan oleh orang lain atas nama pemilik urusan.
Mungkin kamu pernah meminta kerabat membelikan bahan usaha saat sedang tidak sempat ke pasar. Itulah gambaran sederhana pemberian kuasa.
Lalu, apa saja rukun dan syarat akad wakalah, serta bagaimana contoh penerapannya dalam pembiayaan usaha? Simak penjelasannya melalui artikel ini!
Apa Itu Akad Wakalah?
Secara bahasa, kata wakalah berasal dari bahasa Arab yang berarti mewakilkan, menyerahkan, atau memberikan kuasa kepada orang lain. Sementara itu, dalam istilah fikih muamalah, akad wakalah adalah perjanjian ketika seseorang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan yang boleh diwakilkan menurut syariat Islam.
Dalam akad ini, terdapat dua pihak utama, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa bertugas menjalankan pekerjaan sesuai dengan batas kewenangan yang telah disepakati. Tujuan dan fungsi utama akad wakalah adalah:
- Membantu menyelesaikan transaksi ketika pemberi kuasa tidak dapat melakukannya sendiri.
- Mempermudah kegiatan jual beli, pembayaran, pengelolaan dana, dan urusan administrasi.
- Memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan.
- Memperjelas tanggung jawab pemberi dan penerima kuasa selama transaksi berlangsung.
Baca juga: Akad Istishna: Definisi, Rukun, Jenis, dan Manfaatnya
Rukun dan Syarat Akad Wakalah
Rukun akad wakalah merupakan unsur utama yang harus ada agar perjanjian pemberian kuasa dapat dilaksanakan. Sementara itu, syarat akad merupakan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh setiap pihak dan objek yang diwakilkan. Secara umum, terdapat empat rukun akad wakalah, yaitu sebagai berikut.
- Muwakkil (Pemberi Kuasa): Pihak yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pemberi kuasa harus memiliki hak atau kewenangan atas urusan yang diwakilkan. Contohnya, pemilik toko kelontong memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang dagangannya.
- Wakil (Penerima Kuasa): Pihak yang menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa harus memiliki kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut. Contohnya, seseorang diberi kuasa untuk membeli bahan baku toko sesuai arahan pemilik.
- Muwakkal fih (Objek yang Diwakilkan): Pekerjaan atau urusan yang menjadi objek pemberian kuasa. Objek harus dijelaskan secara spesifik agar penerima kuasa memahami tugasnya. Contohnya, kuasa untuk membeli 50 kilogram beras dari pemasok tertentu.
- Sighat (Ijab dan Kabul): Pernyataan kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa. Kesepakatan dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui bentuk lain yang menunjukkan persetujuan kedua pihak. Contohnya, pemberi kuasa menyampaikan tugas pembelian 50 kilogram beras, lalu penerima kuasa menyatakan kesediaannya.
Selain memenuhi keempat rukun tersebut, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad wakalah, yaitu:
- Pemberi kuasa memiliki kewenangan. Pihak yang memberikan kuasa harus memiliki hak untuk melakukan atau mengatur urusan yang diwakilkan.
- Penerima kuasa mampu menjalankan tugas. Wakil harus memiliki kecakapan hukum dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mandat.
- Objek yang diwakilkan jelas. Jenis pekerjaan, barang, atau urusan yang diberikan kepada wakil harus dapat diketahui dengan jelas.
- Pekerjaan tidak bertentangan dengan syariat. Urusan yang diwakilkan harus diperbolehkan dalam Islam dan tidak berkaitan dengan tindakan yang dilarang.
- Ada persetujuan dari kedua pihak. Pemberian dan penerimaan kuasa harus didasarkan pada kesepakatan, bukan paksaan.
- Batas kewenangan dapat dipahami. Pemberi kuasa perlu menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penerima kuasa.
- Ketentuan imbalan dijelaskan jika ada. Apabila wakil menerima upah, jumlah atau cara pemberiannya perlu disepakati sejak awal.
Ketentuan tersebut membantu memastikan bahwa penerima kuasa tidak bertindak di luar kewenangan yang diberikan. Pemberi kuasa juga dapat memahami pekerjaan yang akan dilakukan atas namanya.
Jenis-Jenis Akad Wakalah
Jenis akadwakalah dapat dibedakan berdasarkan cakupan kewenangan dan ada atau tidaknya imbalan bagi penerima kuasa. Pembagian ini membantu menjelaskan sejauh mana wakil boleh bertindak serta ketentuan yang berlaku selama menjalankan tugasnya.
1. Wakalah Al-Ammah
Wakalah al-ammah adalah pemberian kuasa dengan cakupan umum untuk beberapa urusan tertentu tanpa merinci setiap tindakan satu per satu.
Contohnya, seorang pemilik toko memberikan kuasa kepada pegawainya untuk mengurus kegiatan operasional toko sehari-hari, seperti membeli persediaan, menerima barang, dan mengatur kebutuhan toko sesuai kewenangan yang telah diberikan.
Baca juga: Akad Ijarah: Definisi, Rukun, Syarat, Jenis, dan Contohnya
2. Wakalah Al-Khosshoh
Wakalah al-khosshoh merupakan pemberian kuasa untuk melakukan pekerjaan yang bersifat khusus dan memiliki tujuan tertentu.
Misalnya, kamu meminta seseorang untuk melakukan pembayaran tagihan listrik toko melalui rekening tertentu. Kuasa tersebut hanya berlaku untuk pekerjaan pembayaran yang telah ditentukan, bukan untuk mengurus seluruh keuangan tokomu.
3. Wakalah Al-Muqayyadah
Wakalah al-muqayyadah adalah pemberian kuasa yang disertai batasan atau ketentuan khusus. Penerima kuasa hanya boleh menjalankan tugas sesuai arahan pemberi kuasa.
Sebagai contoh, kamu meminta seseorang membeli bahan baku dengan anggaran maksimal Rp500.000. Penerima kuasa harus melakukan pembelian sesuai batas anggaran tersebut dan tidak boleh menggunakan dana untuk kebutuhan lain.
4. Wakalah Al-Mutlaqah
Wakalah al-mutlaqah merupakan pemberian kuasa dengan kewenangan yang lebih luas tanpa batasan khusus mengenai tindakan tertentu. Meski begitu, pelaksanaannya tetap harus berada dalam ruang lingkup urusan yang boleh diwakilkan dan tidak bertentangan dengan syariat.
Contohnya, seorang pemilik usaha memberikan kuasa kepada pengelola yang ditunjuk untuk mengurus beberapa kebutuhan operasional bisnisnya tanpa menentukan setiap tindakan secara terperinci.
5. Wakalah Bil Ujrah
Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa yang disertai imbalan atau upah kepada penerima kuasa atas pekerjaan yang dilakukannya.
Contohnya, kamu meminta seseorang untuk membeli bahan baku usaha dan menyepakati upah sebesar Rp50.000 atas jasanya. Penerima kuasa akan memperoleh imbalan tersebut setelah menjalankan tugas sesuai kesepakatan.
6. Wakalah Bil Ghair Ujrah
Wakalah bil ghair ujrah merupakan pemberian kuasa tanpa imbalan. Artinya, penerima kuasa menjalankan tugas secara sukarela dan tidak memperoleh upah dari pemberi kuasa.
Misalnya, kamu meminta bantuan anggota keluarga untuk membeli bahan dagangan ketika sedang sibuk menjaga toko. Jika bantuan tersebut dilakukan tanpa kesepakatan upah, praktiknya termasuk wakalah tanpa imbalan.
Pembagian jenis tersebut menunjukkan bahwa pemberian kuasa dapat memiliki cakupan yang berbeda. Karena itu, pemberi dan penerima kuasa perlu memahami jenis kewenangan serta ketentuan imbalan sebelum menyepakati akad.
Baca juga: Kenali Apa Itu Akad Murabahah, Serta Dasar Hukum, Jenis, dan Contohnya
Contoh Penerapan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah
Salah satu penerapan akad wakalah dalam lembaga keuangan syariah adalah penggunaannya bersama akad murabahah. Kombinasi ini dikenal sebagai murabahah bil wakalah.
Wakalah digunakan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, sedangkan murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati.
Dalam pembiayaan murabahah bil wakalah, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pemberian kuasa tersebut menjadi bagian dari proses pengadaan barang sebelum transaksi jual beli murabahah dilaksanakan sesuai ketentuan syariah.
Sebagai contoh, kamu memiliki usaha makanan ringan dan membutuhkan mesin pengemas untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, kamu belum memiliki dana yang cukup untuk membeli mesin tersebut.
Dalam situasi ini, gambaran penerapan murabahah bil wakalah dapat dijelaskan melalui tahapan berikut:
- Nasabah mengajukan pembiayaan. Kamu menyampaikan kebutuhan pembelian mesin pengemas kepada lembaga keuangan syariah.
- Lembaga keuangan menyetujui pembiayaan dan memberikan kuasa. Setelah melalui proses dan persyaratan yang berlaku, lembaga keuangan dapat menunjuk kamu sebagai wakil untuk membeli barang sesuai kesepakatan.
- Nasabah melakukan pembelian barang. Kamu menggunakan dana sesuai mandat untuk membeli mesin pengemas dari pemasok yang telah ditentukan atau disetujui.
- Transaksi jual beli murabahah dilaksanakan. Setelah proses pengadaan barang sesuai ketentuan, transaksi murabahah dilakukan berdasarkan kesepakatan harga perolehan dan keuntungan.
- Nasabah memenuhi kewajiban pembayaran. Kamu membayar sesuai jadwal dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.
Jika kebutuhan pembiayaan usahamu sesuai dengan penerapan akad murabahah bil wakalah, kamu dapat mempertimbangkan PNM ULaMM Syariah.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga keuangan nonbank milik negara yang berperan dalam mendukung pembiayaan dan pemberdayaan pengusaha UMKM. PNM tergabung dalam Holding Ultra Mikro bersama BRI dan Pegadaian yang berada di bawah Danantara.
Melalui PNM ULaMM Syariah, kamu bisa mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produktif usahamu, seperti membeli persediaan barang, bahan baku, atau perlengkapan usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memberikan akses pembiayaan, PNM juga mendukung pengembangan usaha melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan. Salah satunya adalah melalui programPengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang menjadi bagian dari komitmen PNM dalam menjalankan kampanye Melayani Sepenuh Hati.
Dalam program tersebut, kamu dapat mengikuti pelatihan dengan materi seputar pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital. Pengetahuan yang diperoleh dapat membantu kamu mengatur keuangan usaha, memasarkan produk, dan meningkatkan keterampilan dalam menjalankan bisnis.
Perlu diingat, PNM tidak menyediakan layanan pinjaman online melalui aplikasi maupun situs web. Jika ingin mengajukan pembiayaan, kamu perlu mendatangi kantor unit PNM secara langsung melalui saluran resmi.
Untuk mengetahui informasi persyaratan dan proses pengajuan PNM ULaMM Syariah, kamu dapat mengunjungikantor cabang PNM terdekat. Informasi lainnya juga tersedia melaluisitus resmi PNM atau call center 1500-654. Gunakan saluran resmi tersebut untuk memastikan informasi yang kamu terima berasal dari PNM.



Perempuan Tangguh | 16 Nov 2026
Cara Melunasi Utang Tapi Tidak Punya Uang: Metode & Tipsnya



Perempuan Tangguh | 16 Nov 2026
